Hukum Adat dan Kebiasaan Masyarakat


Tirtanews.id - Istilah Hukum Adat, "Adah" (bahasa arab) berarti Kebiasaan, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi dari Kebiasaan atau perilaku manusia secara Individu maupun Kelompok.

Hukum Adat atau Adat-Recht (bahasa Belanda) menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Het Adat-Recht van Netherlandsch Indie (Hukum Adat Hindia Belanda). Hukum adat  diartikan sebagai hukum indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur kepercayaan dan agama. Guna mempelajari Hukum Adat adalah sikap terhadap hukum adat, sikap ilmu untuk ilmu, serta sikap ilmu untuk masyarakat dalam pembinaan hukum nasional, memupuk kembali kepribadian bangsa serta memperbaiki Peradilan.

Banyak para ahli mengemukakan pandangannya terhadap hukum adat, adalah Prof. Koesnoe menurut beliau hukum adat umumnya tidak tertulis, tertuang dalam petuah yang memuat asas perikehidupan dalam masyarakat, asas dalam bentuk pepatah, cerita perumpamaan (sanepa). Kepala adat sangat mungkin selalu dilibatkan dalam segala urusan, faktor dari kepercayaan/agama yang tidak terpisahkan, faktor pamrih atau tidak pamrih yang sulit dipisahkan, ketaatan dalam melaksanakan lebih didasarkan pada rasa harga diri tiap anggota masyarakat. Serta sifatnya yang tradisional, suka pamor yang keramat, luwes serta dinamis.

Lebih lanjut pandangan dari Prof. Koentjaraningrat, Hukum Adat sebagai aspek kebudayaan sebagai kompleks wujud kebudayaan dari ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Kompleks ativitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Jika kebiasaan itu sudah bisa diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Hukum kebiasaan dibentuk oleh lingkungan setempat. Kebiasaan dalam pergaulan hidup di masyarakat dipandang sebagai hukum.

Namun pada hakikatnya sebagai hukum tradisional bangsa indonesia merupakan perwujudan dari cara pandang hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat berlaku. Hukum adat bersumber dalam kebudayaan asli Indonesia yang tidak terlepas dari struktur kejiwaan dan cara berpikir masyarakat asli Indonesia yang berbeda dengan kebudayaan masyarakat lain.

Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan dapat dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Sukar memang untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun juga kualitasnya. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban. Meskipun hukum bukanlah satu-satunya lembaga yang menciptakan ketertiban dalam masyarakat seperti apa yang dicita-citakan Prof. Satjipto Rahardjo dalam Hukum Progresifnya.

Hal inilah yang selalu dikatakan bahwa perubahan sosial dan status ataupun kelas sosial dapat menggeser nilai-nilai normatif hukum itu sendiri, baik secara transeden maupun didasarkan kesepakatan sosial-religius-nya. Fenomena penegak hukum yang masih mau disogok, terdakwa yang menjadi "joki pesakitan", dan masih banyak lagi yang kesemua itu bagian dari pergeseran nilai fundamental dalam mengamalkan prinsip keadilan.

Meskipun hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan yang tidak tertulis  namun tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat serta dipertahankan. Seperti halnya amanah dalam butir-butir yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai gotong-royong, musyawarah mufakat, dan keadilan.


Dalam sudut pandang filsafat, perubahan sosial merupakan salah satu objek kajian karena yang terjadi dalam perubahan adalah bergantinya struktur sosial tradisional pada struktur sosial yang transisi atau modern.

Seperti pandangan Ibnu Khaldun tentang perubahan sosial, Dia tidak lagi berfilsafat bahwa perubahan merupakan kehendak Allah, tetapi merupakan proses historis dalam konteks lingkungan fisik masyarakat pada zamannya. Ibnu Khaldun memahami perubahan sosial sebagai fenomena yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia, tetapi bukan semata-mata Takdir Ilahi, melainkan kehendak daripada penyesuaian diri dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Karena tidak ada manusia yang benar-benar mutlak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

0 Komentar

0 Komentar