“Hilang” Surat Serah-terima, PPRK - Museum Kretek Kudus

Museum Kretek

Tirtanews.id - Kudus, (Selasa, 13/10/2020). Berkas surat serah terima pengelolaan Museum Kretek Kudus (MKK) dari Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK) kepada Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kudus “hilang”. Sampai dengan Selasa (13/10/2020) surat penting tersebut belum diketahui keberadaannya. “Saya sudah meminta kepada staf untuk mencari pada arsip  di kantor kami, tapi juga belum ketemu” ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) MKK, Yusron

Bagi dia sebagai pejabat baru surat itu cukup penting untuk lebih memaksimalkan dalam menangani MKK. Sambil mencari dan menunggu surat yang hilang tersebut, Yusron sudah mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan rokok di Kudus. “Respon perusahaan rokok cukup baik. Saya memang banyak membutuhkan informasi-masukan dari mereka. Dalam rangka menangani MKK agar lebib baik lagi,” tegasnya.

Menurut catatan Tirtanews, Pembangunan MKK dilaksanakan bersama antara Pemkab) Kudus, dengan PPRK. Menelan biaya sekitar Rp 300 juta, yang diawali dengan peletakan batu pertama Gubernur Jawa Tengah, Ismail 11 Desember 1984 dan diresmikan Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Roestam, Jumat 3 Oktober 1986.

Sedang latar belakang dibangunnya MKK yang menempati tanah milik Desa Getaspejaten, sebagai bentuk dokumentasi sejarah industri rokok di Indonesia. Lalu didasari penemu rokok kretek adalah warga Kudus bernama Jamhari dan perintis industri rokok kretek juga orang Kudus, Nitisemito yang dijuluki Raja Kretek.

Ruang Nitisemito di Museum Kretek Kudus

MKK itu semakin lengkap, ketika samping kiri depan diletakkan sebuah rumah adat kudus, yang sudah cukup terkenal di kalangan orang berduit (kaya) maupun kolektor dalam negeri maupun manca negara.

Namun proses pembangunan hingga pengisian MKK tidak begitu mulus. Termasuk pengelolaannya yang semula ditangani PPRK diserahkan kepada pemkab Kudus. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dibudpar).

Ketika kendali operasional di tangan Dibudpar dengan kepala dinasnya, Brata Subagya (pernah menjadi Asisten bidang pemerintahan pemkab Kudus dan kini sudah pensiun.), mendapat kucuran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) tahun anggaran 2008 ( Rp 1 miliar), DBH-CHT 2009 (Rp 4,6 miliar) lan DBH-CHT 2010 (Rp 5 miliar).

Dana sebanyak itu untuk merenovasi bangunan induk, membangun mini movie (bioskup mini), ruang teknologi informasi (TI), penataan lingkungan dan water boom. Pembangunan waterboom sebagai sarana rekreasi tersebut sempat menuai protes dari kalangan anggota DPRD maupun tokoh masyarakat Kudus. “Tidak tepat peruntukkannya uang pembangunan dari DBH CHT “ tutur Ketua Komisi C DPRD Kudus periode 2003-2008, Suluri.

Baca JugaReplika Rumah Khas Kudus Senilai Rp 2,9 Miliar Pemborosan Dana dan Tidak Tepat

Saat Suyanto sebagai Kepala UPT) MKK (juga sudah pensiun), dibangunlah miniatur/replika lima bangunan cagar budaya senilai Rp 2, 9 miliar pada 2018. Ke-lima replika itu terdiri : rumah kembar Nitisemito, masjid wali Loram Wetan, omah kapal dan rumah/kantor wedana. Termasuk membangun tempat lomba burung berkicau. (Grace)

0 Komentar

0 Komentar