Kasus Normalisasi Sungai Gelis Kades Pasuruhan Lor Takut Salah Ngomong

Noor Badri Kepala Desa pasuruhan Lor Kecamatan Jati

Tirtanews.id - Kudus, (Rabu, 7/10/2020). Kepala Desa (Kades) Pasuruhan Lor Kecamatan Jati (Kudus), Noor Badri menyatakan takut salah ngomong, menyangkut “kasus” normalisasi sungai Gelis. Takut disalahkan. Tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar.

Hal itu diungkapkan saat dikonfirmasi Tirtanews, di kantor desa setempat, Rabu (7/10/2020). Noor Badri yang mengenakan baju batik lengan panjang ini lebih banyak berbicara dalam bahasa Jawa “ngoko”. “Aku ora ngerti sejarah. Sing ngomong sapa. Maune uwis ana sosialisasi- Saya tidak mengerti sejarah. Siapa yang bilang. Sebelumnya sudah ada sosialisasi” ujarnya.

Ia membenarkan ada pejabat perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali – Juwana dan Camat Jati yang baru saja ( sebelum Tenyus) bertemu dan berdialog dengannya. Namun Noor Badri tidak bersedia mengungkapkan materi pembicarannya.

Baca JugaTanah Ini Berstatus Hak Milik, Bentuk Protes Warga Atas Normalisasi Sungai Gelis

Sebelum bertemu dengan Kades Pasuruhan Lor, Tenyus juga mendatangi Kepala Desa Ploso, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Seorang stafnya, perempuan muda menyatakan tidak ada masalah di desanya menyangkut normalisasi sungai Gelis.

Sebagian sungai gelis di desa Jati Kulon yang tengah dikeruk dan dilebarkan

Kepala Desa Jati Kulon juga tidak “ngantor”, karena baru melayat salah satu warganya yang meninggal. Perangkat desa yang ditemui tidak ada yang “berani” memberikan keterangan. “Lebih baik “satu pintu” – Pak Kades saja. Atau ke BBWS yang membuka kantor perwakilan sementara di Ploso Tambaklulang. Timur jembatan,” ujar salah satu perangkat desa.

Kantor perwakilan BBWS yang berada di tepi sungai Gelis ini di “halaman” depannya dipenuhi material bangunan. Namun pejabatnya tidak berada di tempat. “Ada pertemuan di Kantor Desa Pasuruan Lor,” ujar seorang Satpam

Selasa (6/10/2020), Kasrom yang mewakili pemilik tanah yang bakal terkena proyek normalisasi sungai Gelis menegaskan, tanah mereka seluas sekitar 40 kotak ( satu kotak seluas sekitar 1.200 meter persegi) berstatus tanah hak milik yang dibuktikan dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus. Di atas tanah tersebut telah dipasang papan nama bertuliskan : Tanah sepanjang jalur ini berstatus HAK MILIK.( Grace)

0 Komentar

0 Komentar