Plt Bupati Kudus Hartopo Meresmikan Depo Murah, Bekas Cagar Budaya Humanica yang Ambyar

Plt Bupati Kudus Hartopo - foto Istimewa

Tirtanews.id - Kudus, (Minggu, 25/10/2020). Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kudus, Hartopo, Sabtu (24/10/2020) meresmikan super market bangunan Depo Murah di Jalan Sunan Muria, Peresmiannya cukup meriah. Puluhan karangan bunga berdatangan dari banyak pihak. Pemilik Depo Murah, Lutfi pun nampak sumringah sekali.

Tetapi entah tahu atau tidak Hartopo sama sekali tidak menyinggung tentang bangunan lama yang dikenal sebagai Poliklinik Humanica dan bablas tak berbekas digusur Depo Murah.

Padahal poliklinik Humanica pada September 2005 telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya tak bergerak dengan nomor inventaris 11-19/Kud/25 TB/04. Dengan jenis benda cagar budaya dan periode kolonial, Ditanda-tangani Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Provinsi Jawa Tengah, Drs Endjang Djaenuderadjat.

Poliklinik Humanica tahun 2002

Poliklini Humanica, salah satu diantara 89 benda cagar budaya tak bergerak di Kabupaten Kudus yang terdaftar di BP3 Jawa Tengah. Satu diantaranya kemudian dianulir/dihapus, yaitu bekas Kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Jalan Achmad Yani.

Pihak BP3 Provinsi Jawa Tengah yang telah berganti nama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) sampai sekarang pun belum pernah secara “hitam putih” menghapus cagar budaya poliklinik Humanica. Begitu pula pemilik poliklinik Humanica belum pernah mengajukan permintaan untuk dicabut sebagai cagar budaya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dibudpar) KudusBergas dan Kepala bidang (Kabid) kebudayaan Lilik Ngesti, adalah pejabat baru ( beberapa bulan diangkat) . Termasuk pejabat yang tidak memiliki latar belakang keilmuan di bidang kebudayaan. Lebih khusus tentang cagar budaya. Begitu pula Hartopo yang kini masih berstatus Plt Bupati Kudus.

Sedang lolosnya Depo Murah bercokol di bekas bangunan/lokasi poliklinik Humanica, karena sudah mengantungi ijin mendirikan bangunan (IMB) dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PMPTSP) Kudus, Revlianto Subekti. “Saya tidak tahu jika di lokasi itu ternyata ada bangunan poliklinik Humanica dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya” ujarnya.

Pernah disomasi.

Sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Lembaga Penjaga dan Penyelamat Karya Budaya Bangsa (LPPKBB) yang pertengahan Juni 2020 mengajukan somasi dan melaporkan ke polisian. Namun tidak/belum ditindak lanjuti.

Menurut anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (AAI), Sancaka Dwi Supani, kasus lenyapnya poliklinik Humanica dan munculnya bangunan baru di lokasi yang sama harus diusut tuntas. “ Dinas Budpar Kudus yang paling bertanggung jawab. Ini bukan kasus sederhana, karena sudah menyangkut undang undang (UU) nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Jika dibiarkan lewat begitu saja, maka semakin banyak cagar budaya di Kudus yang lenyap tak berbekas. Semua pihak yang terkait harus segera bertindak,” tegasnya.

Sancaka Dwi Supani - Foto Grace

Supani yang sudah cukup lama menjabat sebagai Kepala Seksi dan Kepala bidang di lingkungan Dinas Budpar Kudus menambahkan, sudah ada sejumlah cagar budaya di Kudus yang lenyap tak berbekas. Banyak pula yang telah rusak tak terurus. Ada yang telah beralih fungsi, hingga yang dijual belikan di bawah tangan. “ Berdasarkan catatan BP3 Jawa Tengah, di Kudus memilki 89 benda cagar budaya. Namun satu diantaranya sudah dicoret, yaitu bekas Kantor KNPI di Jalan Achmad Yani.

Sanksi hukum.

Menurut UU nomor 11 tahun 2010 antara lain disebutkan : Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau Adapun sejumlah ketentun pidananya antara lain: 

Pasal 101 Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Pasal 105 Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 107 :Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 113 Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.

Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.

Adapun Pasal 114 :Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).

(Grace)

0 Komentar

0 Komentar