Kebohongan Publik : Dipidana 6 tahun penjara atau denda Rp 1 Miliar

Ilustrasi manusia kartun

Tirtanews.id - Kudus, (Rabu, 11/11/2020). Seiring perkembangan kejahatan di Indonesia, ternyata pasal KUH Pidana kita tidak mampu mengakomodir berbagai kejahatan yang muncul di masyarakat sebagai penyelesaian masalah pemidanaan.

Selain kejahatan penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUH Pidana, ada juga tindak pidana lainnya dalam KUHP, yaitu berita bohong yang diatur dalam pasal 390 (perbuatan curang tentang menaikan harga barang dagangan, fonds, atau surat berharga uang), Pasal 263 subs Pasal 266 tentang keterangan tidak benar (pemalsuan umum dan berkualifikasi), dan Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keterangan palsu di bawah sumpah bersifat umum dan di muka persidangan dalam perkara pidana.

Semua di atas bermaksud memberi makna hukum bahwa ada unsur pidana berupa kebohongan. Untuk diketahui, dalam KUH Pidana Indonesia tidak ada pasal yang mencantumkan regulasi kebohongan publik.

Namun kata kebohongan dalam KUH Pidana diformulasikan sebagai rumusan unsur-unsur pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di atas. Berkenan dengan hal itu, maka untuk menjawab tantangan keterbatasan KUH Pidana tentang pasal kebohongan publik, adalah dengan lahirnya UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yang kemudian telah dirubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubaham Atas UU ITE No 11 Tahun 2008.

Dalam UU ITE, pada Pasal 28 ayat (1), mengatur mengenai setiap orang tanpa hak dilarang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Berita bohong di muka umum atau pembohongan publik selain dilarang dalam UU ITE, juga terdapat sanksi pidananya sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) UU ITE. Sanksi yang diatur adalah pidana penjara selama 6 tahun dan/atau denda sebesar 1 milyard rupiah.

Apalagi jika berita bohong di publik telah beredar dan menimbulkan keonaran (kegaduhan) yang sifatnya meluas dan massal. Maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan hukum sebagai akibat dari pembohongan kepada publik. (dirangkum dari berbagai sumber/Grace)

0 Komentar

0 Komentar