Pasar Piji Kecamatan Dawe Bermasalah (6) Belum Ber IMB, Meski Sudah Dioperasikan Sejak Awal 2017


Tirtanews.id, Kudus (Senin, 23/11/2020) – Pembangunan Pasar Piji di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang dilaksanakan sejak akhir Agustus atau awal September 2016 sudah rampung 100 persen pada akhir 2016. Lalu dioperasikan awal 2017.


Namun sampai dengan Senin siang (23/11/2020) Pasar Piji yang dibangun dengan anggaran dari Provinsi Jateng dan APBD Kudus sebesar Rp 22 juta lebih ini, ternyata belum memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB). “Benar, pasar tersebut sampai saat ini belum ber IMB,” ujar Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Andi.


Belum ber IMBnya Pasar Piji yang terletak di tepi jalan utama Kudus – Colo Gunung Muria, menurut Andi disebabkan banyak sekali hal hal yang menghambat. Selain itu juga faktor waktu pembangunan yang cukup singkat.


Namun apapun alasan dan argumentasi Andi yang saat proses pembangunan pasar Piji menjadi Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan selain tidak mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Juga tidak memberikan contoh yang baik sebagai aparat pemerintah/dinas yang menanganinya,


Anehnya pula, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kudus melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak/belum pernah melakukan tindakan konkrit. Misalnya penghantian proses pembangunan/penyegelan lokasi pembangunan.


Dinas PMPTSP juga menerbitkan IMB super cepat kepada toko bangunan Depo Murah di Jalan Sunan Muria (sebelah barat “proliman bangjo” Barongan). Padahal di lokasi pembangunan adalah poliklinik Humanoica yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Lalu juga kasus pembangunan salah satu hotel di Jalan Pemuda (sebelah barat perempatan Sleko). Mungkin ada benarnya ungkapakan tentang “tajam ke bawah, tapi tumpul ke bawah”


Kepala Dinas PMPTSP Kudus Revlisianto Subekti, dalam penjelasan kepada Kantor Berita Antara Revlisianto Subekti , Selasa 24 April 2018. Berdasarkan Perda nomor 11/2011 tentang Retribusi IMB pada pasal 30 Ayat (1) dijelaskan bahwa wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pada pasal 31 Ayat (1) dijelaskan bahwa orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan izin mendirikan bangunan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp50 juta.(Grace)

BERITA LAINYA