Plt Bupati Kudus Hartopo Diduga Melakukan Pembohongan Publik


Tirtanews.id - Kudus, (Rabu, 11/11/2020). Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kudus, Hartopo diduga melakukan pembohongan publik, sehingga masuk dalam katagori pidana. Apalagi negara yang memanggil dan diwakili hakim, maka sanksinya pasti berat.

Hal itu ditegaskan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bima Sakti, sekaligus pimpinan Masyarakat Peduli Keadilan (MPK) Bimo Agus Marwoto yang dihubungi via telepon Rabu ( 11/10/2020). “ Masuk pidana pembohongan public disertai dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” tegasnya.


Sedang sejumlah warga Kudus yang dihubungi terpisah menyatakan seharusnya sebagai pejabat publik ( Plt Bupati Kudus) harus menjadi pelopor-teladan dalam segala hal. Termasuk dalam bidang hukum.”Bayangkan kalo info itu benar ( ada kebohongan). Mau dibawa ke mana hukum kita. Tumpul ke atas tajam ke bawah. Iso di impeachement kui’ ujar mereka

Menurut kantor berita Antara Jawa Tengah : Selasa, 10 November 2020 - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kudus, Jawa Tengah, Hartopo dan Sekretaris Daerah setempat Sam'ani Intakoris tidak menghadiri sidang dengan agenda pemeriksaan sebagai saksi perkara dugaan suap seleksi pegawai PDAM Kudus di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa.


Jaksa penuntut umum (JPU) Sri Heryono menyerahkan surat keterangan dari Hartopo yang isinya menyatakan tidak bisa hadir karena harus menjalani pendidikan di Lemhanas.

Hakim Ketua Arkanu membacakan surat keterangan dari Hartopo yang menyatakan tidak bisa memenuhi panggilan sebagai saksi karena harus menjalani pendidikan di Lemhanas mulai 28 September hingga 9 Desember 2020. "Ini sepertinya enggak akan hadir di persidangan karena meminta keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP," kata Arkanu.

Atas surat tersebut, jaksa tidak mempermasalahkan jika keterangan Plt. Bupati Kudus tersebut dibacakan karena dinilai pembuktian yang dilakukan penuntut umun sudah cukup.

Selain Hartopo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Sam'ani Intakoris yang juga dijadwalkan untuk diperiksa dalam sidang hari ini (10/11) juga tidak memenuhi panggilan.

Dalam surat keterangan yang disampaikan kepada hakim, Sam'ani mengaku masih mengikuti uji kompetensi jabatan.Dari surat tersebut, hakim menilai masih ada kesanggupan Sekda untuk hadir sebagai saksi dalam sidang yang akan datang.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Kudus Ayatullah Humaini, terdakwa dalam perkara tersebut, meminta jaksa tetap menghadirkan bupati dan sekda sebagai saksi. "Ada relevansi keterangan keduanya dalam perkara ini," katanya

Namun pada hari Selasa (10/11/2020), Hartopo memimpin acara memperingati hari pahlawan dan rangkaian acara di pendopo kabupaten Kudus. (Grace)

0 Komentar

0 Komentar