Dana Hibah Rp 1 Miliar Lonceng Kematian Bagi KONI Kudus? (3)

Ilustrasi uang kertas

Tirtanews.id, KUDUS - Tahun 2020, Anton selaku Ketua KONI mulai diuji nyalinya. Dana yang dikucurkan semula (2019) Rp 11 miliar, merosot tinggal Rp 6,5 miliar.

Bermula dari rasan-rasan  antar pengurus cabang olahraga yang berlangsung di rumah salah satu pengurus dan kebetulan juga anggota DPRD Kudus. Kemudian mengerucut menuju mosi tidak percaya. Tidak percaya kepada kemampuannya untuk mengelola pendanaan untuk pengurus cabang olahraga sekaligus meningkatkan prestasi para atlet.


Dengan dimotori Forum Komunikasi Pengkab Olahraga (FKPO) yang diketuai Mas’ud, yang juga sempat beraudensi dengan pengurus KONI Jawa Tengah. Mereka berencana untuk melengserkan Anton dalam arena musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub).

Meski “ontran-ontran” ini mampu diredam dengan melibatkan pelaksana tugas (PLT), anggota dewan, hingga sejumlah orang partai tertentu. Padahal sebenarnya upaya untuk menjatuhkan Anton masih terus berlangsung sampai sekarang. Dengan cara mentrapkan pilihan/rencana ke-2 atau ketiga, setelah rencana awal gagal.


Menurut data yang dihimpun Tirtanews, diduga ada sekitar 9 cabang olahraga unggulan KONI Kudus yang “dijual” kepada KONI lain daerah. Selain untuk menggembosi agar KONI Kudus gagal untuk menjadi tuan rumah sekaligus gagal meraih prestasi di Porprov ke-26. Diduga ada oknum yang menikmati aliran dananya

Situasi ini juga diperkuruh dengan suasana yang tidak kondusif di lingkungan Asosiasi Kabupaten (Askab)/ PSSI Kabupaten Kudus yang diketuai Sutrisno. Sutrisno selama ini dinilai kurang tegas. Lebih bersikap mendua dan konon juga memegang dana untuk Askab dari KONI - bukan “diberikan” kepada yang lebih berhak (menurut sistem organisasi yang baik) yaitu bendahara. Setiap tahun selalu muncul istilah “gali lubang- tutup lubang”.

Kasus dana Rp 300 juta untuk pembinaan pemain yunior. Lalu dana Rp 800 juta (sebelum “diijoli” ) yang konon melibatkan “segi” empat. Askab, KONI, Persiku Liga III dan petinggi pemerintah kabupaten.

Tidak ada satupun yang berani membuka diri, karena ternyata setelah ditelusuri sangat mungkin bila kasus ini dibuka melalui saluran hukum, dipastikan muncul korban.


Dengan berbagai bentuk tekanan tersebut - termasuk munculnya Covid-19 sejak awal Maret 2020, maka kedudukan Ketua KONI semakin tersudut. Tidak ada prestasi yang dicapai KONI tahun 2020, hingga menjelang akhir tahun ini.

Anton selaku Ketua KONI kini dihadapkan pada kenyataan, ada 49 “gerbong” (pengkab) dan ratusan penumpang yang harus menjadi tanggung jawabnya. Ketika di tahun 2021 nanti hanya ada dana hibah Rp 1 miliar.


Apakah ia bertanggung jawab - menyelamatkan gerbong dan awaknya. Atau cuma pasrah “bongkokan”. Askab PSSI Kudus yang menjadi cabang olahraga populer (termasuk tentunya manajer Persiku Liga III) juga berbuat sama.

Lalu apakah cara yang dilakukan DPRD dan tentunya atas sepengetahuan PLT Bupati untuk “menghukum” KONI sudah tepat. Kita simak tulisan berikutnya besok.(Grace)

BERITA LAINYA