Disbudpar dan PUPR Kudus Menabrak Transparansi Anggaran

(Foto liputan6.com)

Tirtanews.id, KUDUS - Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus nampaknya sengaja menabrak transparansi anggaran.

Salah satu indikasinya adalah tidak membuat memasang papan nama proyek. Padahal dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum – Permen PU nomor 29/ PRT/ M/ 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan Permen PU nomor 12/ PRT/ M/ 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, pemasangan papan nama proyek diwajibkan.

Selain itu juga sudah jelas tertera dalam Undang-Undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.(KIP). Aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

Menantang

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUR, Arif Budi Santoso dan Kepala Disbudpar Kabupaten Kudus, Bergas, yang dihubungi melalui surat, telepon dan whatsapp (WA) sampai berita ini diunggah tidak pernah menggubris. Terkesan menantang.

Padahal Tirtanews memiliki banyak bukti terutama proyek pembangunan PUPR. Sedang untuk Disbudpar untuk sementara “baru” menemukan satu bukti, yaitu proyek pembangunan pagar di seputar Taman Ria dan Pondok Boro di desa wisata Colo Kecamatan Dawe.


“Ulah” kedua pejabat tersebut apakah sudah diketahui Plt Bupati Kudus Hartopo atau belum. Namun yang pasti, pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya. Dengan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Transparansi anggaran menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek. Sangat mungkin jika kasus PUPR dan Disbudpar tersebut dilaporkan ke Badan Pengawas Keuangan (BPK), Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK), dinas, instansi lembaga terkait. (Grace)

KOMENTAR

0 Komentar

0 Komentar

BERITA LAINYA