Pemkab Kudus Ingkar Janji Kasus Sertifikat Tanah Jalan Lingkar Barat Kudus Lima Tahun Lebih Tidak Kunjung Selesai

Sebagian jalan lingkar barat per 18 september 2016 (foto Grace)

Tirtanews.id, KUDUS - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kudus ingkar janji. Sampai dengan Kamis (17/12/2020) lebih dari 100 warga Desa Klumpit Kecamatan Gebog dan Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu belum menerima sertifikat tanah. Padahal janji Pemkab, akan memberikan sertifikat tanah setelah Jalan Lingkar Barat (JLB) selesai dibangun. JLB ini telah selesai dikerjakan sekitar tahun 2016.

Hal itu diungkapkan lebih dari sembilan warga Desa Klumpit dan Desa Karangampel, saat ditemui Tirtanews di seputar JLB Rabu malam (16/12/2020) dan Kamis siang (17/12/2020).

Sembilan warga Desa Klumpit di tepi jalan lingkar barat Kudus (Foto Grace)

Akibatnya, sebagian besar lahan penduduk kondisinya terkatung-katung. Dibiarkan tidak terurus. Padahal sebelum ada pembangunan JLB, lahan tersebut dijadikan salah satu sumber penghasilan warga. Umumnya ditanami padi dan polowijo. “Kami tidak bisa menggarap, karena kami tidak tahu secara pasti tanah kami itu letaknya di mana dan ukurannya berapa ”ujar mereka.

Dalam pembangunan JLB diberlakukan ketentuan tanah warga yang terkena proyek pembangunan “dipotong” 15 persen dari total luas bangunan. Setelah itu dijanjikan akan ditata sedemikian rupa oleh Pemkab - dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus.

Begitu pula ketika sebagian besar lahan itu diratakan dengan alat berat untuk mempermudah penataan dan menaikkan nilai jual tanah. “Kenyataan yang terjadi antara lain. Sebagian tanah warga “hilang” entah ke mana. Sebagian warga yang semula tanahnya berada di tepi JLB, mendadak berubah berada di belakang. Ini dimungkinkan kerjasama antara oknum BPN dengan oknum warga yang kebetulan duitnya banyak. 


Kami saat ini mampu menahan diri supaya tidak bentrok dengan sesama warga. Namun akibatnya kami kehilangan sumber penghasilan. Terpaksa mencari sumber penghasilan di luar pertanian/perkebunan ”tambah warga.

Masih menurut warga, sudah sangat sering dilakukan pertemuan dengan pemerintah desa dan dinas instansi terkait. Namun sampai sekarang tidak/belum pernah membuahkan hasil.

Mereka sebenarnya berniat untuk unjukrasa seperti yang dilakukan sejumlah warga Desa Mijen Kecamatan pada awal dan menjelang akhir September 2016.

Pembangunan JLB (jalan, jembatan, gorong-gorong) yang memanjang sejak dari perempatan Jalan Raya Jetak-Kaliwungu, hingga menjelang perempatan Jalan Gribig-Besito, Peganjaran, Klumpit, menerjang sebagian tanah warga Desa Mijen, Getasrabi, Klumpit dan Karangampel.


Kepala Desa Klumpit, Subadi yang ditemui di ruang kerjanya membenarkan “kasus” JLB tersebut. Khususnya di Desa Klumpit ada sekitar 82-83 warga.

Subadi - Kepala Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kudus (foto Grace)

“Kami sebenarnya sudah berusaha untuk menyelesaikan. Sudah disetujui Pak Tamzil, tapi belum sempat berjalan, beliau terkena operasi tangkap tangan (OTT). Lalu menginjak tahun 2020 baru terkendala dengan Covid-19. 

Terakhir kami sudah kontak dengan Sekda Samani Intakaris dan BPN. Selain menyelesaikan tentang sertifikat tanah, kami juga akan selesaikan ganti rugi tanahnya. Saya akan berjuang tidak hanya 100 persen, tapi 1.200 persen, karena ini menyangkut warga dan saudara kami ”ujarnya.

Namun bagi warga janji Subadi itu dianggap bagai “angin lalu”, karena sejumlah janjinya selama ini belum/tidak pernah ditepati.

Sembilan warga Desa Klumpit Gebog Kudus - dengan latar belakang tanah mereka yang terlantar (Foto Grace)

“Kami tengah berembug dengan warga lain. Dengan tujuan untuk menyamakan satu pandangan-satu tujuan berupa surat kuasa yang akan segera kami berikan pada seseorang untuk menanganinya secara tuntas. Saatnya untuk menggebrak bersama, ”ujar 9 warga yang mewakili warga lain seusai berfoto bersama dengan latar belakang lahan mereka yang terlantar- ditumbuhi rumput- pohon liar.(Grace)

KOMENTAR

0 Komentar

0 Komentar