Tanah Awi Lenyap “Ditelan” Jalan Lingkar Tanpa Ganti Rugi, Kini Hidupnya Merana

Sebagian tanah warga Desa Klumpit Gebog Kudus yang terlantar akibat korban pembangunan jalan lingkar barat Kudus (Foto Grace)

Tirtanews.id, KUDUS - Awi bin Kasudi (60) sudah sekitar empat tahun terakhir hidupnya merana. Gara-gara tanahnya seluas sekitar 700 meter persegi “lenyap” ditelan pembangunan Jalan Lingkar Barat Kudus (JLBK). Tanpa ada ganti rugi.

Bukti kepemilikan tanahnya “disandera” Pemerintahan Desa (Pemdes) Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. “Tapi kami setiap tahun masih ditarik/membayar pajak. Kami kehilangan tanah yang selama ini menjadi salah satu tumpuan hidup kami, ”ujar Ny Awi, perempuan sepuh yang tinggal Dukuh Ngaringan Desa Klumpit RT 05/RW 06.

Keluarga Awi Dukuh Ngaringan Desa Klumpit Gebog Kudus (Foto Grace)

Rumah Awi, mantan tukang kayu ini cukup sederhana. Ruang tamunya tidak terlihat meja dan kursi. Hanya sehelai tikar kumal, yang Rabu siang (23/12/2020) diduduki Ny Awi. Berlantai semen dengan kondisi lembab. Ia didampingi salah satu dari tujuh anaknya serta tiga orang cucu. “Cucu-cucu saya sudah sepuluh. Semua anak sudah menikah, Satu diantaranya masih serumah dengan kami, ”tambahnya.

Isteri Awi dan seorang diantara 10 cucunya (foto Grace)

Sang suami tidak ada di rumah, tengah bekerja menjadi buruh pembuat bata merah. Biasanya pasangan suami isteri yang sudah lanjut usia bersama sama bekerja, namun Ny Awi lebih sering di rumah mengurusi rumah dan cucu-cucunya. 

“Sebelum tanah kami habis terkena proyek pembangunan JLBK, kami biasa menanam padi dan polowijo. Sekali panen padi dapat sekitar 7- 8 zak/karung. Tidak kami jual, untuk kebutuhan sendiri. Sejak tanah itu terkena proyek JLBK, kami tentu saja kehilangan sumber penghasilan. Kami harus mencari sumber penghasilan/pekerjaan baru. Tidak menentu hasilnya. Terkadang Rp 100.000/hari, tapi juga sering kurang dari itu, juga pernah pula “blong” tanpa hasil, ”tutur Ny Awi.

Awi bin Kasudi adalah salah satu diantara sekitar 82 warga Desa Klumpit yang menjadi korban pembangunan JLBK. Tanah mereka ngeblok seakan menjadi satu kawasan dengan luas sekitar 8-10 hektar. Berada di tepi JLBK, berdekatan dengan perempatan jalan Ngaringan dan jembatan.


Tanah tersebut praktis tidak bisa ditanami sejak empat tahun terakhir, karena amburadulnya proses administrasi di tingkat Pemdes Klumpit dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain juga dipicu dengan ulah oknum Pemdes Klumpit, oknum orang kaya, hingga ulah oknum dinas/instansi terkait yang terlibat langsung atau tidak langsung.

Pembangunan JLBK menerjang tanah rakyat yang tinggal di Desa Klumpit, Karangampel, Getasrabi dan Mijen. Proses pembayaran ganti rugi hingga pengadaan sertifikat tanahnya sebagian besar sudah terselesaikan. Tinggal milik sekitar 82 warga Desa Klumpit dan segelintir warga Desa Karangampel.

Sampai sekarang pihak Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus dan BPN tidak/belum menjelaskan secara rinci, tentang luas tanah rakyat yang digunakan untuk pembangunan JLBK. Selain itu tentang “pemotongan” tanah rakyat sebesar 15 persen apakah ada dasar hukum peraturan yang berlaku.


Diduga keras, dengan model pemotongan seperti tersebut maka banyak tanah akhirnya tidak bertuan dan dibagi bagi kepada oknum tertentu. Pemotongan 15 persen yang dikaitkan dengan penataaan tanah yang tidak dilakukan secara terbuka menjadikan “kasus” tanah milik 82 orang warga Klumpit justru menjadi tidak jelas.

Janji Pemkab Kudus, untuk menerbitkan sertifikat tanah baru tanpa biaya/gratis dan ganti rugi tanah proyek JLBK, khususnya di Desa Klumpit tidak/belum ditepati, Sejumlah warga pemilik tanah “terlanjur” meninggal. Mereka butuh keadilan butuh bukti bukan janji.(Grace)

BERITA LAINYA