Penarikan Fungsi Polsek Persempit Pelayanan Publik

Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo

Tirtanews.id - Rencana calon kepala Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menarik fungsi penegakan hukum dari kepolisian sector (Polsek) perlu dikaji mendalam.

Penarikan fungsi itu dinilai dapat mempersempit gerak pelayanan kepolisian. Selain itu, aspek geografis perlu jadi pertimbangan. Banyak polsek, terutama di daerah terpencil, menjadi garda terdepan penegakan hukum di masyarakat.

Rencana Listyo tersebut di sampaikan saat memaparkan visi, misi, dan programnya jika menjadi Kapolri ketika uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR, beberapa waktu lalu. Listyo dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu(27/1/2021).

Pengajar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, Abdul Fickar Hadjar, Selasa (26/1), berpandangan, gagasan Listyo berpotensi mempersempit gerak pelayanan kepolisian. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun2002 tentang Polri, tugas dan fungsi kepolisian selain penjaga keamanan dalam negeri dan pelayan masyarakat, juga sebagai penegak hukum.

”Dengan menghilangkan fungsi penegakan hukum pada tingkat polsek, artinya masyarakat di tingkat kecamatan tidak punya lagi penegak hukum yang siap menyelesaikan permasalahan teknis yang timbul di masyarakat, ” katanya.

Menurut Fickar, jika peniadaan fungsi itu didasarkan pada seringnya penyalahgunaan kewenangan terjadi di tingkat polsek, untuk mengatasinya adalah mendisiplinkan personel yang melanggar dan membuka akses pengawasan yang luas kepada publik. Terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat yang tidak bersalah semestinya diatasi dengan memperketat lembaga pengawasan.

Direktur Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi pun mengingatkan, rencana Listyo kemungkinan hanya dapat diterapkan di wilayah tertentu, seperti Jawa dan Bali.

Namun, di daerah lain, apalagi daerah terpencil, polsek menjadi garda terdepan penegakan hukum. Jika fungsi itu ditarik kekepolisian resor yang berlokasi di ibu kota kabupaten/kota, masyarakat akan semakin jauh untuk menjangkau polisi.

Sementara itu, untuk mengakomodasi penerapan keadilan restoratif, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerbitkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan fokus pada pidana yang ancaman hukumannya dibawah lima tahun dan nilai kerugian di bawah Rp 2,5 juta. Dalam rapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Burhanuddin berharap, dengan peraturan itu, kejaksaan dapat memberikan rasa adil kepada pencari keadilan dengan dimensi yang bernuansa kemasyarakatan.

Selain itu, kejaksaan akan menempatkan pemidanaan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir dalam penegakan hukum. Peraturan itu terbit pada 22 Juli 2020. ”Sampai 3 Desember2020 telah dilakukan 222 perkara yang telah dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, ” katanya

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, berharap peraturan itu bisa mendorong penyelesaian perkara tindak pidana yang sebelumnya retributif atau pembalasan menjadi pemulihan. Secara terpisah, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisna dwi payana, Indriyanto Seno Adji, mengingatkan, penerapan keadilan restoratif harus disetujui dan diawasi aparat penegak hukum, korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. Jadi, akan tercipta sistem pengawasan, terintegrasi, serta meminimalkan penyimpangan dan benturan antar regulasi (Kompas, Rabu, 27/1/2021/ Grace)

BERITA LAINYA